Perkuat Pendampingan KDKMP Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Gelar Pelatihan Libatkan TPP Kemendesa PDT

BANJARBARU, Bertempat di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalsel menggelar  pelatihan peningkatan kompetensi pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) angkatan I.  Peserta pelatihan yang dilaksanakan selama 5 hari, dari tanggal 13 s.d 17 Desember 2025 berasal dari pendamping koperasi, dan pendamping lainnya yang bersentuhan langsung dengan desa. Dalam pelatihan ini pendamping lainnya  yang dilibatkan adalah Tenaga Pendamping Profesional  (TPP) Kemendesa PDT, lebih dikenal sebutan Pendamping Desa (PD). Pada pelatihan angkatan I kali ini dihadiri oleh  Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Prov. Kalsel.

Hal ini, disampaikan oleh Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Fahrul Zani, S.ST saat menyampaikan laporan panitia  pada  waktu pembukaan pelatihan,sabtu(13/12/2025).  "Peserta yang diharapkan hadir pada pelatihan peningkatan kapasitas pendamping koperasi desa/kelurahan merah putih berasal dari pendamping koperasi terdiri Project Managemen Officer (PMO) provinsi dan kabupaten, Bussiness Assistant (BA) dan pendamping desa, TAPM Prov. Kalsel",katanya.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada siapa saja yang mendampingi  koperasi, baik  pendamping koperasi maupun pendamping desa tentang  perkoperasian. Hal senada, disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalsel, Drs. Gusti Yanuar Noor Rifai, M.Si., dalam sambutannya.

"Kita ketahui bersama, terselenggeranya pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM koperasi baik PMO,BA maupun  pendamping desa tentang tata kelola, prinsif, dan regulasi koperasi serta meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan usaha koperasi desa/kelurahan merah putih", tegasnya.

Lebih lanjut, pak Rifai, panggilan akrab beliau, mengatakan, "berharap pelatihan ini lebih memperkuat jalinan silaturahmi antar pendamping, sehinga dapat memajukan perkoperasian di kalsel, khususnya koperasi desa/kelurahan merah putih,"tambahnya.

Pelatihan  ini  dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing koperasi, kali ini diwakili oleh Asisten Deputi Pengembangan SDM dan Talenta Koperasi, Ibu Siti Aedah, S.PT, MP secara daring/zoom meeting.

Seusai kegiatan pembukaan pelatihan, Mugiharto Wakhmadi, Koordinator TPP Prov. Kalsel, menyampaikan, pelibatan TPP Kemendesa PDT pada pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, merupakan salah satu hasil dari koordinasi TAPM Prov. Kalsel dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel yang dilaksanakan pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 23 Oktober 2025. " Koordinasi pada waktu itu bertujuan menyamakan persepsi terkait koperasi desa/kelurahan merah putih, dan membangun sinergitas serta kolaborasi  dalam pendampingan selanjutnya,"katanya.

Selanjutnya, pak Mugi, biasa disapa, menginformasikan bahwa "pelatihan dilaksanakan dalam dua angkatan, angkatan I yang saat ini dilaksanakan dari tanggal 13 s.d 17 Desember 2025, TPP dihadiri dari TAPM Provinsi. Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 22 Desember 2025,  akan dihadiri oleh semua TAPM Kabupaten se Kalsel ditambah 1 orang perwakilan Pendamping Desa (PD) setiap kecamatan se Kalsel" ujarnya.

(James-PIC Media & Informasi Prov. Kalsel)

Serius Kawal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Dinas PMD Prov. Kalsel Fasilitasi Konsultasi dan koordinasi Kab. HST dengan Kemendesa PDT

Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) secara eksplisit adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan kawasan ini meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, taraf ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kalsel, Dinas PMD Prov.  Kalsel pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 bertempat di Aula Dinas PMD Prov. Kalsel telah memfasilitasi Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Tengah (HST)  berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Tim Kemendesa PDT yang membidangi PKP. Kegiatan ini dilaksanakan membuktikan bahwa Dinas PMD Prov. Kalsel serius dalam hal melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota yang telah membentuk PKP.

Peserta yang hadir dalam kegitan ini, Dinas PMD Prov. Kalsel diwakili oleh Kabid Pengembangan Kawasan Perdesaan , Masrai Zulzai Subkhi Nejar bersama Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama, Kepala Dinas PMD Kab.HST, Eddy Rahman didampingi Kabid.Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Syarief Hidayat dan Kabid.Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Joniasyah Fari, TAPM Prov. Kalsel,  Jamah Syari. Sedangkan dari Kemendesa PDT, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendesa PDT Direktorat Pembangunan Desa dan Perdesaan, Ir.Suhandani, MM. bersama Tim.

Ir.Suhandini, dalam sambutannya menyampaikan," terkait pembangunan kawasan perdesaan, Kemendesa PDT, membantu fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaa (IPKP). Saat ini adanya beberapa regulasi yang mengatur PKP, seperti Permendes dan  Kepmendes kedepan rencana akan dijadikan satu regulasi".tegasnya.  Lebih lanjut, Suhandini  menegaskan "bahwa pembangunan kawasan perdesaan dibentuk selain melihat potensi juga harus memperhatikan tata letak kawasan tersebut, apakah mendukung IKN, kota metropolitan, agropolitan atau program priotas",tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Kabid Pengembangan Kawasan Perdesaan Dinas PMD Kalsel, Masrai Zulzai Subkhi, menjelaskan "bahwa saat ini di Kalsel terdapat 13 kawasan perdesaan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati, namun baru tiga kawasan yang berhasil masuk dalam RPJMN. Sepuluh kawasan lainnya masih dalam kategori “kawasan perdesaan mandiri. Tiga kawasan perdesaan prioritas  yaitu Agropolitan di Kabupaten Tanah Bumbu, Agrowisata Hortikultura di Kabupaten Tabalong dan Agrominapolitan di Kabupaten Banjar".jelasnya.  Selanjutnya, pak masrai,panggilan akrabnya, menyampaikan "pada tahun 2025 ini ada dua kabupaten yang kita dorong untuk membentuk kawasan perdesaan, yaitu Kab. Kotabaru,  dan Kab. Balangan, karena belum ada kawasan perdesaan", ujarnya.

Setelah sambutan Ir.Suhandi dan Ir. Masrai Zulzai Subkhi,  selanjutnya pemandu acara mempersilahkan Dinas PMD Kab. HST, selaku yang berkonsultasi dan berkoordinasi memaparkan progres dan permasalahan pembangunan kawasan perdesaan di Kab. HST.  Pemaparan kali ini langsung disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Kab. HST, Eddy Rahman.

"  Kab .HST di tahun 2024 telah melakukan kajian terkait rencana pembentukan Kawasan Perdesaan, yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda, namun  baru pada bulan Februari tahun 2025 ditetapkan melalui peraturan bupati. Lokus Kawasan Perdesaan ada di Kec. Batu Benawa dengan jumlah desa 14 desa dengan mengusung tematik kawasan perdesaan agroforestri wisata", paparnya.  

Lebih lanjut, Pak Eddy,biasa disapa, menyampaikan yang menjadi kendala, " pengawalan pembangunan kawasan perdesaan akan sulit bila tidak ada singkronisasi pemahaman antara SKPD terhadap PKP, makanya perlu lagi sosialisasi PKP kepada SKPD" tegasnya. 

Diakhir paparan Eddy Rahman juga menyampaikan, akan menyerahkan dokumen pembangunan kawasan perdesaan Kab. HST kepada Kemendesa PDT melalui Ir. Suhandini yang saat ini melakukan kunjungan kerja di Kalsel. Dia berharap setelah tim mempelajari dokumen tersebut, nantinya ada tanggapan berupa saran dan arahan agar pengawalan pembangunan kawasan perdesaan di Kab. HST lebih baik lagi.

Kegiatan kosultasi dan koordinasi diakhiri dengan penyerahan dokumen PKP oleh Kadis.PMD Kab. HST, Eddy Rahman kepada perwakilan tim Kemendesa PDT, Ir. Suhandini ,dilanjut dengan foto bersama. ( James-PIC.Media & Informasi Prov.Kalsel)

Dorong Pemanfaatan Data Indeks Desa Tahun 2025, Dinas PMD Prov.Kalsel Gelar Rakor Lintas SKPD

Mengawali bulan Desember, tepatnya hari Senin tanggal 1 Desember 2025 bertempat di Ruang Rapat DPMD Prov.Kalsel, telah dilaksanakan rapat kordinasi terkait  Indeks Desa  (ID) tahun 2025. Rapat dihadiri selain  dari SKPD  pemerintahan daerah Prov. Kalsel juga dihadiri  oleh semua TAPM Prov. Kalsel. Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Prov. Kalsel  bertujuan mendorong SKPD untuk dapat memanfaatkan  data ID tahun 2025 sebagai arah kebijakan  SKPD dalam membuat program dan kegiatan yang diturunkan ke desa.

Rapat koordinasi dipandu oleh Kabid. Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar Dinas PMD Prov. Kasel, Noor Saufiah. Dalam kata pembukanya Ibu Ufi, begitu  biasa disapa, selain  menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah dapat menghadiri kegiatan rapat koordinasi, juga menyampaikan gambaran umum perkembangan status desa berdasarkan Data ID se Kalsel. " Saat ini perkembangan status desa berdasarkan data ID tahun 2025, dari 1.871 desa se Kalsel terdapat desa mandiri ada 960 desa, desa maju ada 758 desa, desa berkembang ada 153 desa, sedang status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal tidak ada lagi. Dan yang sangat membanggakan Kalsel berada di rangking no.5 secara nasional, maka untuk mengapresiasi capaian ini rencana akan diberikan piagam perhargaan dari Gubernur Kalsel kepada desa berstatus mandiri " tergasnya.

Rapat koordinasi kali ini dibuka secara resmi langsung oleh Kepala Dinas PMD  Kalsel,Iwan Ristianto. Dalam sambutannya, Kadis PMD Kalsel menyampaikan, "Indeks Desa (ID) merupakan transformasi dari Indeks Desa Membangun (IDM), karena pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 menggunakan IDM, baru pada tahun 2025 ini menggunakan ID. Beda ID dengan IDM adalah pada jumlah dimensi, ID 6 dimensi, Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, sedang IDM 3 dimensi, Ketahan Sosial, Ketahan Ekonomi, dan Ketahan Ekologi. Data ID dapat dimanfaatkan dalam perencanaan desa, arah kebijakan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat". Diakhir sambutan Pak Iwan,panggilan akrabnya, berharap ada kenaikan status desa, desa berkembang ke maju, desa maju ke mandiri, dan jangan sampai ada penurunan status desa.

Setelah kegiatan rapat koordinasi dibuka oleh Kadis PMD Kalsel, Ibu Ufi, mempersilahkan Koordinator TPP Prov. Kalsel, Mugiharto Wakhmadi menyampaikan sambutan sekaligus memimpin acara pemaparan hasil pendataan ID tahun 2025.

Mugiharto Wakhmadi, dalam sambutannya menyampaikan,  "data ID yang dimanfaatkan dalam bentuk program dan kegiatan  SKPD yang ditujukan ke desa akan mendukung Asta Cita Presiden Probowo no.6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi  dan pemberantasan kemiskinan.  Selanjutnya, bila Kalsel ingin menaikan status maju menjadi provinsi yang berstatus mandiri di tahun 2026, maka jumlah desa mandiri  minimal 1.200 desa atau 80 % dari 1.871 desa se Kalsel saat ini", tegas Mugi. Sebelum mengakhiri sambutannya, Mugi juga memperkenalkan TAPM Provinsi yang menjadi pengampu ID ditingkat Provinsi. Jamah Syari pengampu dimensi layanan dasar dan dimensi aksesibiltas, Johan Arifin pengampu dimensi sosial, Arif Budiman pengampu dimensi ekonomi, Meidhi Susanto pengampu dimensi tata kelola pemerintahan desa, Mugiharto Wakhmadi pengampu dimensi lingkungan, mereka semua akan menyampaikan hasil  pendatan ID  perdimensi pada rapat koordinasi ini.

Rapat koordinasi berjalan dengan baik, ini terlihat sebelum acara berakhir ada  tanggapan dari peserta, berupa pertanyaan dan saran. Salah satunya dari Bappeda Kalsel, Ibu Dory,  menyampaikan saran, "baiknya untuk meninjaklanjuti hasil ID tahun 2025  dalam tim verifikasi dan validasi dibuat pokja perdimensi agar lebih fokus membahas permasalahan dan solusinya berupa kegiatan apa yang dikerjakan oleh SKPD" tegasnya. 

Diakhir rapat pemandu acara, ibu Ufi, menyampaikan permohanan maaf apabila selama rapat hari ini terdapat kekurangan, dan rapat kali ini merupakan pertemuan awal, nanti mungkin ada beberapa kali pertemuan. (James-PIC.Media dan Informasi Prov.Kalsel)