Koordinator Provinsi TPP Kalsel Usulkan Penambahan Insentif TPP

Banjarbaru - Koordinator Provinsi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kalimantan Selatan, Mugiharto Wakhmadi, menyampaikan bahwa capaian keberhasilan kemajuan pembangunan di Kalsel  terutama di desa, dapat diukur melalui pendataan Indeks Desa (ID). Hasil pemutakhiran  data Indek Desa  tahun 2025, Kalsel menempati peringkat 5 nasional, dan satu-satunya provinsi di luar Jawa dan Bali yang masuk 5 besar nasional. Capaian Indeks Desa yang bisa dianggap sangat berhasil ini tentu tidak lepas dari adanya peran aktif TPP di semua jenjang yang mendampingi dan mengawal desa dalam melakukan proses pemutakhiran data Indeks Desa. "Pendampingan dan pengawalan TPP mulai dari tingkat desa oleh PLD, PD tingkat kecamatan, TAPM Kabupatan di tingkat kabupaten dan TAPM Provinsi di tingkat provinsi. Pendampingan TPP terhadap desa dampingan telah dilakukan dengan keringat keikhlasan. Dukungan TPP dalam pengawalan Indeks Desa perlu apresiasi khusus. Menyentil hal tersebut alangkah bagusnya ada apresiasi konkret yang dapat diwujudkan dalam bentuk insentif TPP yang dianggarkan dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan,"katanya.

Hal tersebut disampaikan oleh Mugiharto Wakhmadi disaat sesi diskusi pada forum perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas PMD Kalsel tahun 2027, di Hotel Rodhita Banjarbaru, Rabu (25/02/2026).  Forum perangkat daerah ini digelar setiap tahun oleh Dinas PMD Kalsel, dan menghadirkan beberapa narasumber. Pada Forum kali ini narasumber berasal dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Seketariat Jenderal Kemendesa PDT, Marcellinus Bagus Nugroho Sasongko, S.H, M.H., Bappeda    Pemrov. Kalsel, Dory Amanda Sari, S.Kom,M.M.,Sekretaris  Komisi I DPRD Prov.Kalsel, Ilham Nor,S.T., dan Kadis PMD Prov,Kalsel, Iwan Ristianto, A.P,.M.AP.

Tanggapan yang disampaikan oleh Mugiharto Wakhmadi, berawal dari setelah mendengarkan paparan para narasumber yang menyebutkan capaian keberhasilan pembangunan Kalsel, khususnya di desa, terlihat dari adanya hasil pendataan Indeks Desa (ID) yang menunjukan banyaknya desa berstatus mandiri dan maju. Narasumber dari Bappeda Kalsel, Dory Amanda Sari, menyebutkan  status desa di Kalsel berdasakan data ID 2025,  jumlah desa berstatus mandiri  960  desa (51,3%), jumlah desa berstatus maju 759 desa (40,5%), jumlah desa berstatus berkembang 152 desa (8,2%).  Begitu juga narasumber dari  Sekretaris  Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Ilham Noor, menyampaikan bahwa di Kalsel tidak ada lagi desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, yang ada berkembang, maju, dan mandiri. Kedepan berharap status desa di Kalsel hanya 2 status, yaitu mandiri dan maju, sehingga status berkembang tidak ada lagi. Oleh karena itu, perlu intervensi dan kerja sama semua pihak agar desa status berkembang naik menjadi maju.

Lebih lanjut, Mugiharto Wakhmadi,  mengatakan, "sebagaimana yang telah disampaikan narasumber dari Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, dalam paparan materinya, mengatakan bahwa tahun 2025 Pemprov Kalsel memberikan bantuan delapan belas juta, dan tahun 2026 akan dikucurkan sepuluh juta per desa untuk 1.871 desa yang ada di Kalsel. Maka menutur hemat kami berharap hal seperti ini, tidak terlalu sulit bagi provinsi Kalimantan Selatan mengganggarkan insentif TPP di semua jenjang, sebagai tambahan insentif yang ada saat ini," tegasnya. Usulan tersbut dikemukakan sejurus dengan perlua adanya dukungan legeslatif dalam pengangaran di Banggar DPRD Provinsi Kalimanan Selatan.

Pak Mugi, panggilan akrabnya, juga menjelaskan bahwa honorarium TPP jenjang PLD saat ini berdasarkan Kepmen 148 Tahun 2023 adalah Rp. 2.050.000 dengan tambahan besarn bantuang operasional sekitar 500 ribu sampai dengan 700 ribu rupiah bervariasi per kabupaten dimana TPP ditugaskan. Padahal, seorang PLD  mendampingi tiga sampai dengan empat desa. Yang perlu mendapat perhatian apabila PLD yang bertugas mendampingi daerah ekstrem, melalui hutan, perbukitan, atau antar pulan yang harus ditempuh dengan biaya tambahan tranportasi air.

Setelah mendengar  penyampaian dan penjelasan koordinator Provinsi TPP, Mugiharto Wakhmadi, para narasumber memberikan jawaban atau tanggapan. Ibu Dory, biasa disapa, dari Bappeda Kalsel,  mengatakan terkait usulan penambahan insentif TPP bisa dilakukan selama aturan dan  jukninya jelas. " Penganggaran dimana, Sub kegiatan apa, dan cara pembayarannya seperti apa," tanggapnya. Hal senada juga disampaikan oleh Pak Ilham Noor, dari Komisi I DPRD Prov.Kalsel, "selama itu diperbolehkan dalam aturan kita siap membantu dalam penganggaran, dan bila perlu kita laksanakan rapat dengar pendapat (RDP) TPP Provinsi Kalsel dengan Komisi I DPRD Prov.Kalsel", ucapnya. (James-PIC Media & Informasi Prov. Kalsel)

Foto bersama TAPM Provinsi dengan Kadis PMD Kalsel

Foto bersama setelah penandatanagan Berita Acara 

JALIN SINERGITAS DAN KOMUNIKASI, TAPM PROVINSI DAN DINAS PMD KALSEL GELAR RAKOR BERSAMA

Banjarbaru - Bertempat di salah satu ruangan aula Dinas PMD Kalsel, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi dan Dinas PMD Kalsel menggelar rapat koordinasi bersama, Senin (19/01/2026).  Mewakili Kepala Dinas PMD Kalsel, Sekretaris Dinas PMD, Raden Mas Ernato Surya Jaya, hadir didampingi semua Kabid dan Kasi yang ada di Dinas PMD Kalsel. Pada pertemuan ini TAPM Provinsi hadir lengkap 5 orang, dipimpin langsung oleh Koordinator  Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi, Mugiharto Wakhmadi, didampingi Arif Budiman, Jamah Syari, Johan Arifin, dan Meidhi Susanto.  Rapat koordinasi kali ini dilaksananakan bertujuan memperkuat sinergitas dan komuninasi yang terjalin selama ini antara TAPM Provinsi dengan Dinas PMD Kalsel.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Sekdes PMD Kalsel, Raden Mas Ernato Surya Jaya. Mewalikili Kadis PMD Kalsel, Iwan Ristianto, dalam kata pembuka menyampaikan ucapan permohonan maaf Kadis PMD yang tidak dapat berhadir pada rapat koordinasi hari ini karena ada kegiatan yang tidak dapat diwakilkan.  Selanjutnya, Raden Mas Ernato Surya Jaya, mengatakan rapat koordinasi kali ini dimanfaatkan untuk  sinkronisasi program dan kegiatan semua bidang, serta sinkronisasi dengan kegiatan TAPM Provinsi.  "Rapat koordinasi kali ini dimanfaatkan untuk sinkronisasi program dan kegiatan antar bidang dan juga sinkronisasi dengan kegian TAPM Provinsi, kita berharap dengan bantuan pendampingan oleh TAPM Provinsi target 2026 setiap bidang tercapai,"katanya.

Setelah kegiatan dibuka secara resmi, selanjutnya Sekdes PMD, mempersilahkan kepada perwakilan bidang-bidang Dinas PMD Kalsel yang hadir pada  rapat koordinasi ini memaparkan program dan kegiatan tahun 2026. Setelah itu, baru meminta tanggapan dan masukan dari TAPM Provinsi sebagai bahan diskusi selanjutnya. Perlu diketahui, Dinas PMD Kalsel ada 4 bidang, 1. Bidang Bina Pemerintahan Desa, 2. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar, 3. Bidang Pengembangan Ekonomi, dan 4. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Pada kesempatan rapat koordinasi ini, Koordinator Provinsi TPP Kalsel, Mugiharto Wakhmadi, sebelum memberikan tanggapan atas pemaparan kabid dan kasi  semua bidang, terlebih dahulu menyampaikan bahwa TAPM Provinsi yang  ada saat ini 5 orang. Semuanya diserahi tugas untuk mengampu bidang-bidang kegiatan, baik bidang yang ditugas oleh pusat maupun bidang yang menyesuaikan dengan kegiatan Dinas PMD kalsel. " TAPM Provinsi saat ini ditugaskan menjadi PIC atau pengampu bidang kegiatan yang ditugaskan pusat ada 9 bidang, dan sebagai tugas tambahan untuk mempermudah koordinasi dengan Dinas PMD, TAPM Provinsi dibagi mengampu 5 bidang," katanya.

Lebih lanjut, Mugiharto Wakhmadi, menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh TPP disemua jenjang, TAPM provinsi, TAPM kabupaten, PD di kecamatan dan PLD di tingkat desa, merupakan bagian dari pendayagunaan TPP. TAPM Provinsi  memberikan bantuan pendampingan Dinas PMD Provinsi, karena Dinas PMD merupakan leading sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Padahal pendampingan tidak hanya dengan Dinas PMD, juga bisa dengan SKPD atau lembaga lainnya yang memiliki program atau kegiatan yang bersentuhan langsung  dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa. 

"Bantuan pendampingan dengan Dinas PMD, karena Dinas PMD merupakan leading sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa, bantuan  pendampingan bisa juga dengan SKPD atau lembaga lainnya yang memiliki dimensi persoalan yang sama menyangkut pemberdayaan masyarakat dan desa," jelasnya.

Pak Mugi, biasa disapa, menambahkan, pendayagunaan TAPM Provinsi yang akan dilakukan lebih lanjut oleh  kabid atau kasi Dinas PMD terkait program dan kegiatan dimasing-masing bidang bisa berkoordinasi dengan TAPM Provinsi sesuai bidang yang diampu, namun terlebih dahulu harus memberi informasi kepada koordinator Provinsi. " Setelah rapat koordinasi  hari ini bapak ibu kabid  atau Kasi bisa lebih kanjut berkoordinasi dengan TAPM Provinsi sesuai bidang yang diampu, tapi jangan lupa terlebih dahulu memberitahukan kepada koordinator provinsi," tambahnya

Sekdes PMD, Pak Surya, biasa disapa, sebelum menutup rapat koordinasi menyampaikan ucapan terimakasih kepada TAPM Provinsi yang selama ini sudah mendampingi Dinas PMD Kalsel dalam melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal, sehingg beberapa target tercapai.  Berharap rapat koordinasi untuk sinkronisasi sekaligus evaluasi program dan kegiatan tidak hanya dilakukan sekali ini, namun bisa dilaksakanakan beberapa kali lagi kedepannya.

Setelah rapat ditutup secara resmi, Mugiharto Wakhmadi, menyampaikan "rapat koordinasi kali ini terlaksana berawal dari inisiasi TAPM Provinsi dengan ditindaklanjuti berkoordinasi langsung dengan Kadis PMD Kalsel, Iwan Ristianto, pada tanggal 6 Januari 2026, " tuturnya.

(James-PIC Media & Informasi Prov. Kalsel)

AWALI TAHUN 2026, TAPM PROVINSI KOORDINASI DENGAN KADIS PMD KALSEL

BANJARBARU, Mengawali tahun 2026, TAPM Prov. Kalsel melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PMD Kalsel, Selasa (6/1/2026). Kegiatan yang berlangsung di ruangan Kepala Dinas PMD Kalsel, TAPM Provinsi hadir dengan formasi lengkap 5 orang, dipimpin oleh Koordinator Provinsi TPP Kalsel, Mugiharto Wakhmadi didampingi Arif Budiman, Jamah Syari, Johan Arifin, dan Meidhi Susanto. Pada pertemuan ini, Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, didampingi Kabid. Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho.

Pada pembuka kalimat koordinasi, koordinator TPP Prov. Kalsel, Mugiharto Wakhmadi, menyampaikan maksud dan tujuan koordinasi kali ini. Selain menyampaikan SK  terbaru terkait kontrak Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tahun 2026, Keputusan Kepala BPSDMPMDDT No. 752/2025, juga berharap dalam waktu dekat adanya koordinasi TAPM Provinsi dengan semua bidang di Dinas PMD Kalsel. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan soliditas antara TAPM Provinsi dengan Dinas PMD Kalsel dalam mengawal arah kebijakan program pusat dan daerah.

Dihadapan Kadis PMD Kalsel, Koordinator TPP Kalsel, Mugiharto Wakhmadi, menyampaikan  bahwa jumlah TPP Kalsel tahun 2026 berdasarkan SK terbaru no.752 tahun 2025 ada 672 orang, tidak menyatakan lanjut tahun 2026 berjumlah 5 orang, maka tahun 2026 ada 667 TPP eksisting termasuk TAPM Provinsi masih berjumlah 5 orang. 

" Pada tahun 2026 mulanya jumlah TPP Kalsel dari TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten, PD dan sampai dengan PLD berdasar SK Kabadan BPSDMPMDDT No.752/2025 berjumlah 672 orang, namun ada 5 orang menyatakan tidak lanjut sebagai TPP di tahun 2026 ini, makanya TPP eksisting saat ini berjumlah 667 orang," kata Mugiharto Wakhmadi.

Kemudian, Mugi, biasa disapa, menambahkan terkait harapan dekat waktu ini dapat dilaksanakan  rapat koordinasi bersama TAPM Provinsi dengan semua bidang yang di Dinas PMD kalsel. Tujuanya, agar rencana program dan kegiatan yang terdapat di masing-masing bidang yang bersentuhan langsung dengan desa diketahui oleh TAPM Provinsi. Selanjutnya,  TAPM Provinsi bisa mendampingi agar program dan kegiatan tersebut berhasil sesuai target.

"Kami TAPM Provinsi berharap adanya rapat koordinasi bersama semua bidang di Dinas PMD lebih awal, agar kami bisa mengetahui rencana program dan kegiatan yang ada di masing-masing bidang termasuk waktu pelaksanaannya. Kenapa hal ini kami anggap penting, agar kami dapat menyusun agenda kerja yang sudah menyesuaikan agenda yang ada di Dinas PMD", tambah Mugi.

Dalam kesempatan ini, Kadis PMD Kalsel, Iwan Ristianto, setelah mendengarkan penyampaian dari Koordinator TPP Provinsi Kalsel, Mugiharto Wakhmadi, Kadis PMD kalsel menyambut baik kunjungan koordinasi ini, beliau menyampaikan terimakasih banyak atas kunjungan dan koordinasi kali ini. Terkait rapat koordinasi internal TAPM Provinsi bersama semua bidang di Dinas PMD harus secepatnya dilaksanakan, karena rapat tersebut sangat penting. Selain menyampaikan program dan kegiatan tahun 2026, juga dapat mengevaluasi hasil capaian progam dan kegiatan tahun 2025.  Kadis PMD Kalsel,Iwan, panggilan akrabnya, mengatakan" rapat koordinasi bersama TAPM Provinsi dengan semua bidang secepatnya dilaksanakan kalau bisa minggu depan dilaksanakan, agar kegiatan  yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan bisa lebih dipersiapkan, seperti pendataan Indeks Desa ", katanya.

Lebih lanjut kadis PMD kalsel menyampaikan "pada  tahun 2026 ini ada pekerjaan rumah besar yang harus ditangani dengan serius yaitu mengawal Indeks Desa, pada 2025 Kalsel menempati rangking 5 nasional, maka pada Indeks Desa 2026 Kalsel kalau tidak bisa naik kelas paling tidak bertahan di rangking 5. Ini tentunya harus berawal dari pengawalan Indeks Desa di level desa, jangan sampai ada desa yang turun status. Untuk mencapai itu semua  perlu bantuan pendamping desa disemua jenjang",tambahnya.

Rapat koordinasi dilaksanakan dalam suasana santai, namun tetap fokus dalam pembahasan yang intinya perlunya sinergitas dan soliditas semua pihak dalam mensukseskan program pusat dan daerah. (James-PIC Media & Informasi Prov. Kalsel)

Perkuat Pendampingan KDKMP Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Gelar Pelatihan Libatkan TPP Kemendesa PDT

BANJARBARU, Bertempat di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalsel menggelar  pelatihan peningkatan kompetensi pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) angkatan I.  Peserta pelatihan yang dilaksanakan selama 5 hari, dari tanggal 13 s.d 17 Desember 2025 berasal dari pendamping koperasi, dan pendamping lainnya yang bersentuhan langsung dengan desa. Dalam pelatihan ini pendamping lainnya  yang dilibatkan adalah Tenaga Pendamping Profesional  (TPP) Kemendesa PDT, lebih dikenal sebutan Pendamping Desa (PD). Pada pelatihan angkatan I kali ini dihadiri oleh  Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Prov. Kalsel.

Hal ini, disampaikan oleh Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Fahrul Zani, S.ST saat menyampaikan laporan panitia  pada  waktu pembukaan pelatihan,sabtu(13/12/2025).  "Peserta yang diharapkan hadir pada pelatihan peningkatan kapasitas pendamping koperasi desa/kelurahan merah putih berasal dari pendamping koperasi terdiri Project Managemen Officer (PMO) provinsi dan kabupaten, Bussiness Assistant (BA) dan pendamping desa, TAPM Prov. Kalsel",katanya.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada siapa saja yang mendampingi  koperasi, baik  pendamping koperasi maupun pendamping desa tentang  perkoperasian. Hal senada, disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalsel, Drs. Gusti Yanuar Noor Rifai, M.Si., dalam sambutannya.

"Kita ketahui bersama, terselenggeranya pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM koperasi baik PMO,BA maupun  pendamping desa tentang tata kelola, prinsif, dan regulasi koperasi serta meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan usaha koperasi desa/kelurahan merah putih", tegasnya.

Lebih lanjut, pak Rifai, panggilan akrab beliau, mengatakan, "berharap pelatihan ini lebih memperkuat jalinan silaturahmi antar pendamping, sehinga dapat memajukan perkoperasian di kalsel, khususnya koperasi desa/kelurahan merah putih,"tambahnya.

Pelatihan  ini  dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing koperasi, kali ini diwakili oleh Asisten Deputi Pengembangan SDM dan Talenta Koperasi, Ibu Siti Aedah, S.PT, MP secara daring/zoom meeting.

Seusai kegiatan pembukaan pelatihan, Mugiharto Wakhmadi, Koordinator TPP Prov. Kalsel, menyampaikan, pelibatan TPP Kemendesa PDT pada pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, merupakan salah satu hasil dari koordinasi TAPM Prov. Kalsel dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel yang dilaksanakan pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 23 Oktober 2025. " Koordinasi pada waktu itu bertujuan menyamakan persepsi terkait koperasi desa/kelurahan merah putih, dan membangun sinergitas serta kolaborasi  dalam pendampingan selanjutnya,"katanya.

Selanjutnya, pak Mugi, biasa disapa, menginformasikan bahwa "pelatihan dilaksanakan dalam dua angkatan, angkatan I yang saat ini dilaksanakan dari tanggal 13 s.d 17 Desember 2025, TPP dihadiri dari TAPM Provinsi. Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 22 Desember 2025,  akan dihadiri oleh semua TAPM Kabupaten se Kalsel ditambah 1 orang perwakilan Pendamping Desa (PD) setiap kecamatan se Kalsel" ujarnya.

(James-PIC Media & Informasi Prov. Kalsel)

Serius Kawal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Dinas PMD Prov. Kalsel Fasilitasi Konsultasi dan koordinasi Kab. HST dengan Kemendesa PDT

Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) secara eksplisit adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan kawasan ini meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, taraf ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kalsel, Dinas PMD Prov.  Kalsel pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 bertempat di Aula Dinas PMD Prov. Kalsel telah memfasilitasi Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Tengah (HST)  berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Tim Kemendesa PDT yang membidangi PKP. Kegiatan ini dilaksanakan membuktikan bahwa Dinas PMD Prov. Kalsel serius dalam hal melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota yang telah membentuk PKP.

Peserta yang hadir dalam kegitan ini, Dinas PMD Prov. Kalsel diwakili oleh Kabid Pengembangan Kawasan Perdesaan , Masrai Zulzai Subkhi Nejar bersama Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama, Kepala Dinas PMD Kab.HST, Eddy Rahman didampingi Kabid.Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Syarief Hidayat dan Kabid.Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Joniasyah Fari, TAPM Prov. Kalsel,  Jamah Syari. Sedangkan dari Kemendesa PDT, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendesa PDT Direktorat Pembangunan Desa dan Perdesaan, Ir.Suhandani, MM. bersama Tim.

Ir.Suhandini, dalam sambutannya menyampaikan," terkait pembangunan kawasan perdesaan, Kemendesa PDT, membantu fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaa (IPKP). Saat ini adanya beberapa regulasi yang mengatur PKP, seperti Permendes dan  Kepmendes kedepan rencana akan dijadikan satu regulasi".tegasnya.  Lebih lanjut, Suhandini  menegaskan "bahwa pembangunan kawasan perdesaan dibentuk selain melihat potensi juga harus memperhatikan tata letak kawasan tersebut, apakah mendukung IKN, kota metropolitan, agropolitan atau program priotas",tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Kabid Pengembangan Kawasan Perdesaan Dinas PMD Kalsel, Masrai Zulzai Subkhi, menjelaskan "bahwa saat ini di Kalsel terdapat 13 kawasan perdesaan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati, namun baru tiga kawasan yang berhasil masuk dalam RPJMN. Sepuluh kawasan lainnya masih dalam kategori “kawasan perdesaan mandiri. Tiga kawasan perdesaan prioritas  yaitu Agropolitan di Kabupaten Tanah Bumbu, Agrowisata Hortikultura di Kabupaten Tabalong dan Agrominapolitan di Kabupaten Banjar".jelasnya.  Selanjutnya, pak masrai,panggilan akrabnya, menyampaikan "pada tahun 2025 ini ada dua kabupaten yang kita dorong untuk membentuk kawasan perdesaan, yaitu Kab. Kotabaru,  dan Kab. Balangan, karena belum ada kawasan perdesaan", ujarnya.

Setelah sambutan Ir.Suhandi dan Ir. Masrai Zulzai Subkhi,  selanjutnya pemandu acara mempersilahkan Dinas PMD Kab. HST, selaku yang berkonsultasi dan berkoordinasi memaparkan progres dan permasalahan pembangunan kawasan perdesaan di Kab. HST.  Pemaparan kali ini langsung disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Kab. HST, Eddy Rahman.

"  Kab .HST di tahun 2024 telah melakukan kajian terkait rencana pembentukan Kawasan Perdesaan, yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda, namun  baru pada bulan Februari tahun 2025 ditetapkan melalui peraturan bupati. Lokus Kawasan Perdesaan ada di Kec. Batu Benawa dengan jumlah desa 14 desa dengan mengusung tematik kawasan perdesaan agroforestri wisata", paparnya.  

Lebih lanjut, Pak Eddy,biasa disapa, menyampaikan yang menjadi kendala, " pengawalan pembangunan kawasan perdesaan akan sulit bila tidak ada singkronisasi pemahaman antara SKPD terhadap PKP, makanya perlu lagi sosialisasi PKP kepada SKPD" tegasnya. 

Diakhir paparan Eddy Rahman juga menyampaikan, akan menyerahkan dokumen pembangunan kawasan perdesaan Kab. HST kepada Kemendesa PDT melalui Ir. Suhandini yang saat ini melakukan kunjungan kerja di Kalsel. Dia berharap setelah tim mempelajari dokumen tersebut, nantinya ada tanggapan berupa saran dan arahan agar pengawalan pembangunan kawasan perdesaan di Kab. HST lebih baik lagi.

Kegiatan kosultasi dan koordinasi diakhiri dengan penyerahan dokumen PKP oleh Kadis.PMD Kab. HST, Eddy Rahman kepada perwakilan tim Kemendesa PDT, Ir. Suhandini ,dilanjut dengan foto bersama. ( James-PIC.Media & Informasi Prov.Kalsel)

Dorong Pemanfaatan Data Indeks Desa Tahun 2025, Dinas PMD Prov.Kalsel Gelar Rakor Lintas SKPD

Mengawali bulan Desember, tepatnya hari Senin tanggal 1 Desember 2025 bertempat di Ruang Rapat DPMD Prov.Kalsel, telah dilaksanakan rapat kordinasi terkait  Indeks Desa  (ID) tahun 2025. Rapat dihadiri selain  dari SKPD  pemerintahan daerah Prov. Kalsel juga dihadiri  oleh semua TAPM Prov. Kalsel. Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Prov. Kalsel  bertujuan mendorong SKPD untuk dapat memanfaatkan  data ID tahun 2025 sebagai arah kebijakan  SKPD dalam membuat program dan kegiatan yang diturunkan ke desa.

Rapat koordinasi dipandu oleh Kabid. Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar Dinas PMD Prov. Kasel, Noor Saufiah. Dalam kata pembukanya Ibu Ufi, begitu  biasa disapa, selain  menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah dapat menghadiri kegiatan rapat koordinasi, juga menyampaikan gambaran umum perkembangan status desa berdasarkan Data ID se Kalsel. " Saat ini perkembangan status desa berdasarkan data ID tahun 2025, dari 1.871 desa se Kalsel terdapat desa mandiri ada 960 desa, desa maju ada 758 desa, desa berkembang ada 153 desa, sedang status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal tidak ada lagi. Dan yang sangat membanggakan Kalsel berada di rangking no.5 secara nasional, maka untuk mengapresiasi capaian ini rencana akan diberikan piagam perhargaan dari Gubernur Kalsel kepada desa berstatus mandiri " tergasnya.

Rapat koordinasi kali ini dibuka secara resmi langsung oleh Kepala Dinas PMD  Kalsel,Iwan Ristianto. Dalam sambutannya, Kadis PMD Kalsel menyampaikan, "Indeks Desa (ID) merupakan transformasi dari Indeks Desa Membangun (IDM), karena pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 menggunakan IDM, baru pada tahun 2025 ini menggunakan ID. Beda ID dengan IDM adalah pada jumlah dimensi, ID 6 dimensi, Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, sedang IDM 3 dimensi, Ketahan Sosial, Ketahan Ekonomi, dan Ketahan Ekologi. Data ID dapat dimanfaatkan dalam perencanaan desa, arah kebijakan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat". Diakhir sambutan Pak Iwan,panggilan akrabnya, berharap ada kenaikan status desa, desa berkembang ke maju, desa maju ke mandiri, dan jangan sampai ada penurunan status desa.

Setelah kegiatan rapat koordinasi dibuka oleh Kadis PMD Kalsel, Ibu Ufi, mempersilahkan Koordinator TPP Prov. Kalsel, Mugiharto Wakhmadi menyampaikan sambutan sekaligus memimpin acara pemaparan hasil pendataan ID tahun 2025.

Mugiharto Wakhmadi, dalam sambutannya menyampaikan,  "data ID yang dimanfaatkan dalam bentuk program dan kegiatan  SKPD yang ditujukan ke desa akan mendukung Asta Cita Presiden Probowo no.6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi  dan pemberantasan kemiskinan.  Selanjutnya, bila Kalsel ingin menaikan status maju menjadi provinsi yang berstatus mandiri di tahun 2026, maka jumlah desa mandiri  minimal 1.200 desa atau 80 % dari 1.871 desa se Kalsel saat ini", tegas Mugi. Sebelum mengakhiri sambutannya, Mugi juga memperkenalkan TAPM Provinsi yang menjadi pengampu ID ditingkat Provinsi. Jamah Syari pengampu dimensi layanan dasar dan dimensi aksesibiltas, Johan Arifin pengampu dimensi sosial, Arif Budiman pengampu dimensi ekonomi, Meidhi Susanto pengampu dimensi tata kelola pemerintahan desa, Mugiharto Wakhmadi pengampu dimensi lingkungan, mereka semua akan menyampaikan hasil  pendatan ID  perdimensi pada rapat koordinasi ini.

Rapat koordinasi berjalan dengan baik, ini terlihat sebelum acara berakhir ada  tanggapan dari peserta, berupa pertanyaan dan saran. Salah satunya dari Bappeda Kalsel, Ibu Dory,  menyampaikan saran, "baiknya untuk meninjaklanjuti hasil ID tahun 2025  dalam tim verifikasi dan validasi dibuat pokja perdimensi agar lebih fokus membahas permasalahan dan solusinya berupa kegiatan apa yang dikerjakan oleh SKPD" tegasnya. 

Diakhir rapat pemandu acara, ibu Ufi, menyampaikan permohanan maaf apabila selama rapat hari ini terdapat kekurangan, dan rapat kali ini merupakan pertemuan awal, nanti mungkin ada beberapa kali pertemuan. (James-PIC.Media dan Informasi Prov.Kalsel)

TPP KAB.HSU :BUMDES Bintang Muda Telaga Sari: Membangun Ketahanan Pangan Desa melalui Inovasi Ayam Petelur, Domba, dan Perikanan

 

Amuntai Selatan, 5 November 2025 – Sebuah langkah strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa terus berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baru-baru ini, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang terdiri dari unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, yakni Barkaturrahim, Dwi Putra Aswan Wibowo, Ahmad Noor, serta Pendamping  Desa Aulia Rahman, melakukan monitoring terhadap pemanfaatan dana desa  ketahanan pangan yang dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bintang Muda di Desa Telaga Sari, Kecamatan Amuntai Selatan.

Pemanfaatan dana desa yang sebesar 20% dari total anggaran, yang secara khusus diperuntukkan bagi ketahanan pangan, merupakan langkah penting dalam mengembangkan usaha desa yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam lokal. Berdasarkan laporan dari ketua BUMDES Bintang Muda, Lisda Karmila, usaha yang dikembangkan mencakup budidaya ayam petelur , pengembangbiakan domba, dan perikanan  yang masing-masing diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian desa.

Ketua BUMDES Bintang Muda, Lisda Karmila, memaparkan bahwa dana ketahanan pangan ini digunakan untuk mengembangkan beberapa usaha yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi desa. Salah satunya adalah usaha budidaya ayam petelur. Dengan mengelola 100 ekor ayam petelur yang telah mencapai usia 25 minggu, BUMDES Bintang Muda mampu menghasilkan 50 butir telur setiap harinya. Mengingat harga jual telur yang mencapai Rp28.000 per kilogram, dengan tiap kilogram terdiri dari 18 butir telur, usaha ayam petelur ini menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan perekonomian desa. Klik.. Kab.HSU

Komitmen Perangi Narkoba, Mendesa PDT Pimpin Deklarasi Desa Bersinar

Salah satu upaya memerangi narkoba adalah melalui program Desa Bersinar (Bersih Narkoba), yang berfokus pada pendekatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang melibatkan peran aktif masyarakat dan dukungan pemerintah setempat.

Terkait Desa Bersinar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto hadir dan memimpin langsung Deklarasi Desa Bersinar yang dilaksananakan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD & Deklarasi Desa Bersinar Provinsi Kalimantan Selatan, Senin 3 November 2025 di Gedung Serbaguna Desa Indrasari, Martapura, Kabupaten Banjar. Hal ini menunjukan komitmen Kemdesa PDT dalam ikut memerangi bahaya narkoba di tingkat desa.

Kegiatan Deklasari Desa Bersinar selain dihadiri ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kalimantan Selatan, hadir pula Gubernur Kalsel, Kepala BNN Provinsi, Kapolda Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Forkopimda Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Momen ini menjadi tonggak penting bagi Kalsel mewujudkan daerah bebas narkoba dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat.

Dalam sambutannya Gubernur Kalsel H. Muhidin menyampaikan rasa bangga karena kedatangan Menteri Desa dan PDT ini sudah kedua kalinya ke Kalsel. Menurut gubernur kedatangan Menteri ke Kalsel, merupakan wujud dukungan untuk Kalsel.

“Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada pak Menteri, sudah kedua kalinya datang ke Kalsel. Luar biasa ini, dukungan pak Menteri sangat kami butuhkan. Alhamdulillah, Kalsel dalam hal penyalahgunaan narkoba secara nasional menurun. Kolaborasi Kepolisian dan BNN di Kalsel, sangat luar biasa. Dengan adanya deklarasi ini, mudah-mudahan Kalsel berkurang bahkan bebas dari narkoba,” ucap H. Muhidin

Ia juga menambahkan, Desa Bersinar bukan sekadar simbol, melainkan gerakan moral kolektif masyarakat desa untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat karakter dan kemandirian masyarakat desa, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan moral.

“Dengan adanya Desa Bersinar, kita ingin membangun desa yang kuat, mandiri, dan sehat. Desa yang mampu menjaga diri dari ancaman narkoba dan menjadi teladan bagi wilayah lain,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menyampaikan bahwa pihaknya mendorong seluruh desa di Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.

“Satgas Anti Narkoba di tingkat desa adalah garda terdepan dalam menjaga masyarakat dari ancaman narkoba. Mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam sosialisasi, pendampingan, dan deteksi dini di lapangan,” terang Yandri.

Menurut Yandri, pembentukan Satgas ini bertujuan agar upaya pencegahan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dengan pendekatan edukatif dan berbasis komunitas. Satgas akan bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, aparat desa, dan tokoh masyarakat untuk membangun sistem pertahanan sosial di tingkat lokal. Sebab saat ini peredaran Narkoba, para pelakunya sangat canggih dan terlatih, dalam menjalankan aksinya.

Diakhir acara deklarasi, Gubernur Kalsel H. Muhidin menerima penghargaan dari Menteri Desa dan PDT RI Yandri Susanto, atas keberhasilan gubernur dalam membantu dan membina BPD se-Kalsel. (James-PIC.Media dan Informasi Prov.Kalsel)

BANGUN SINERGITAS DAN KOLABORASI, KADIS DAN KORPROV SEPEMAHAMAN TENTANG KD/KMP

 

Koordinator Provinsi TPP Kalsel, Mugiharto Wakhmadi didampingi TAPM P3MD Provinsi Arif Budiman dan Jamah Syari melaksanakan koordinasi ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (23/10). Kunjungan koordinasi langsung disambut hangat oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai. Diskusi hangat mengiringi pertemuan sore itu.

"Kunjungan kali ini selain bersilaturrahmi juga  ingin berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel agar terbangun sinergitas dan kolaborasi dalam bersama-sama mengawal suksesnya program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat peningkatan ekonomi perdesaan melalui Koperasi Desa/Kelurahan  Merah Putih (KDKMP)  di seluruh desa di Kalsel" kata Mugi.

Lebih lanjut, Mugi menegaskan bahwa saat ini Tenaga Pendamping Profesioanl (TPP) atau lebih dikenal dengan sebutan Pendamping Desa,  memfasilitasi desa melaksanakan musyawarah desa khusus (Musdesus) sesuai Surat Edara Menteri Desa PDT Nomor 8/2025 tentang Percepatan Musyawarah Desa Khusus untuk Persetujuan Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih, yang sebelumnya sudah ditegaskan dalam Permendesa PDT Nomor 10 tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.  Dalam hal ini diatur cara kepala desa menyetujui pinjaman untuk KDMP, termasuk kewajiban untuk mengkaji proposal, mengkoordinasikan pembayaran, dan melaporkan penggunaan anggarannya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai menyambut baik kunjungan silaturrahmi yang telah dilakukan beberapa kali untuk selalu berkoordinasi yang dilakukan oleh TAPM P3MD Provinsi Kalsel. Pak Rifai, panggilan sapaan akrab beliau, menyampaikan, "Dalam mengawal program KD/KMP tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM yang merupakan dibawah jalur koordinasi Kementerian Koperasi melalui Gubernur. Idealnya juga harus mendapat dukungan oleh SKPD lain yang ada di lingkup Pemerintahan Provinsi Kalsel yang membidangi desa, karena lokusnya di desa", tambahnya.  

"Dan harapannya, tidak kalah penting adalah adanya dukungan oleh Tenaga Pendamping Profesionalnya yang biasa disebut Pendamping Desa yang berada dibawah komando Kementerian Desa dan PDT, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan desa", tambahnya lagi.  Menurutnya, ada rencana di bulan November 2025 ini akan diadakan peningkatan kapasitas terhadap pelaku terkait KD/KMP, peserta yang diikutkan selain dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD, pengurus KD/KMP juga akan melibatkan Tenaga Pendamping Profesional P3MD. Kolaborasi ini akan memperkuat sinergitas dalam dukungan KD/KMP di Kalimantan Selatan. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan secara marathon di sebelas  kabupaten dan dua Kota di Kalimantan Selatan yang dibiayai dana dekonsentrasi, pungkasnya.

Dalam pertemuan silaturahhmi dan koordanasi ini Koordinator Provinsi TPP Kalsel dan Kadis Koperasi dan UKM sepakat  akan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi untuk membahas tekait progres dan permasalahan seputar KD/KMP yang ada di wilayah Kalsel, baik dalam hal membahas kebijakan pemerintah pusat atau daerah, juga dalam hal lainnya demi suksesnya program KD/KMP. 

Keduanya sepemahaman, dalam logika berkoperasi, koperasi bukan mengaharap bantuan, tapi berkoperasi untuk pengembangan ekonomi dengan kekuatan yang datang dari bawah. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibangun untuk mencapai ketahanan pangan dan keadulatan rakyat dari desa. Dengan mengaktifkan dan mengawal keberadaan KD/KMP maka menjadi simbol bahwa negara memberi peluang membangun kemandirian desa. Untuk itu makin besar anggota yang aktif pada KD/KMP maka akan semakin kuat dengan melihat potensi wilayahnya. Potensi-potensi yang ada di desa yang dikelola dengan baik, meskipun kecil akan terjadi perputaran roda ekonomi yang positif di desa. Perputaran kecil yang konsisten akan lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan.

Pertemuan kali ini dilakukan dalam suasana kekeluargaan, sebelum TAPM Prov.meninggalkan ruangan Pak Rifai mengantarkan sampai ke pintu sambil berkata : "Terimakasih sudah dielangi, jangan jara" dengan logat Banjarnya yang khas.

(James-PIC.Media dan Informasi Prov.Kalsel)

KADIS BARU SEMANGAT BARU, SIAP MANDIRIKAN KALSEL TAHUN 2026

Tanggal 13 Oktober 2025 terjadi perombakan Kabinet SKPD di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Salah satu kepala dinas yang berganti adalah kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kepala Dinas PMD yang lama Bapak Faried Fakhmansyah digantikan Bapak Iwan Ristianto. Faried Fakhmansyah selanjutnya menjabat Kepala Badan Pengembangan SDM Kalsel

TAPM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai mitra DPMD segera menyikapi dengan bersilaturahim kepada kepala Dinas PMD yang baru saja dilantik Gubernur Kalimantan Selatan beberapa hari yang lalu itu. Pagi Jumat tanggal 17 Oktober 2025, dipimpin Koordinator Provinsi TPP Kalimantan Selatan, Mugiharto Wakhmadi  Tim TAPM Prov. Kalsel bersilaturrahmi sekaligus berkoordinasi dengan Kepala Dinas PMD Prov. Kalsel, Iwan Ristianto untuk membicarakan hal-hal prinsip terkait dengan pengawalan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kalimantan Selatan.

Kegiatan silaturrahmi dan koordinasi TAPM Provinsi dihadiri dengan formasi lengkap 5 orang TAPM Provinsi, dipimpin oleh Koordinator Provinsi TPP Kalsel, Mugiharto Wakhmadi didampingi Arif Budiman, Jamah Syari, Johan Arifin, dan Meidhi Susanto. Pada kegiatan ini, kepala dinas didampingi oleh Kabid. Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar, Noor Saufiah, dan Kasi Pengembangan  Kapasitas Masyarakat, Eko Suhermanto beserta beberapa staff.

Diskusi pada silaturrahmi dan koordinasi dipandu oleh Ibu Noor Saufiah, dalam kata pembukanya menyampaikan selain perkenalan dari TAPM Prov. Kalsel berharap juga diisi dengan koordinasi membahas hasil Indeks Desa tahun 2025 dan prediksi target Indeks Desa tahun 2026. Selanjutnya, Bu Ufi, begitu bisa disapa, mempersilahkan waktu kepada Koordinator Provinsi TPP Kalsel, Mugiharto Wakhmadi untuk memperkenal tim TAPM Provinsi dan memaparkan capaian akhir Kalsel dalam melaksanakan pemutakhiran Indek Desa tahun 2025.

Koordinator Provinsi TPP Kalsel, Mugiharto Wakhmadi setelah memperkenalkan tim TAPM Provinsi dan menyampaikan keberadaan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di wilayah Kalsel, selanjutnya memaparkan hasil capaian Indeks Desa Provinsi Kaliantan Selatan tahun 2025. "Pada tahun 2025 ini berdasarkan Kepmendesa PDT 343/2025 hasil terakhir pemutakhiran Data Indeks Desa tahun 2025, Provinsi Kalsel berada di posisi 5 besar nasional dengan status maju.  Sebagaimana diketahui, berdasarkan urutan nasional posisi 1. Yogyakarta; 2. Bali; 3. Jawa Timur, dan 4. Jawa Barat, 5 Kalimantan Selatan," kata Mugi. 

Lebih lanjut, Mugi menegaskan bahwa pada tahun 2026 bila Kalsel  ingin  menjadi provinsi status mandiri, maka salah satu strateginya harus menambah jumlah desa mandiri. atau menggemukkan skor desa mandiri. Saat ini jumlah desa mandiri di Kalsel sebanyak 960 desa, untuk mencapai target provinsi status mandiri minimal ada 1.300 desa mandiri dari seluruh desa di Kalsel sebanyak 1.871 desa.  Hal ini dapat dicapai bila daerah berkomitmen mensupport dengan program kegiatan yang ada SKPD Provinsi Kalsel tentunya harus mengacu pada 6 dimensi yang ada di Indeks Desa.

Sebelum kegiatan berakhir, Kadis PMD Prov. Kalsel, Iwan Ristianto setelah mendengarkan penjelasan dan diskusi terkait hasil capaian Indeks Desa tahun 2025, dan prediksi target pada tahun 2026, beliau menyampaikan siap mendukung dan akan mengkomunikasikannya dengan SKPD lain di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel untuk dilaksanakan agar tercapai menuju Kalsel Mandiri di tahun 2026. Kolaborasi dan sinergi seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Selatan menjadi kunci keberhasilan target yang akan dicapai nantinya. Semangat Iwan tersebut memantik semangat dan optimisme peserta diskusi yang diakhir dengan tepuk tangan bersama. 

(James-PIC.Media dan Informasi Prov.Kalsel)

Tim TAPM Provinsi Kalsel bersama Kadis PMD Provinsi Kalsel

RAPAT KOORDINASI TAPM PROVINSI BERSAMA DINAS PMD PROV. KALSEL BAHAS KONVERGENSI PENANGANAN STUNTING

Rapat koordinasi TAPM Provinsi bersama Dinas PMD Provinsi Kalsel  telah dilaksanakan  pada hari Rabu 15 Oktober 2025 bertempat di salah satu aula DPMD Prov.Kalsel. Dalam rapat ini tim TAPM Provinsi yang hadir lengkap 5 orang, sedang Dinas PMD yang hadir diwakili Kabid.Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar, Ibu Noor Saufiah, dan Kasi Pengembangan  Kapasitas Masyarakat, Pak Eko Suhermanto.

Agenda yang dibahas dalam rapat koordinasi kali ini fokus terkait evaluasi konvergensi penanganan stunting tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabid.Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar, Noor Saufiah dalam penyampaian kalimat pembuka diskusi mengatakan, bahwa Provinsi Kalsel dalam 2 tahun berturut-turut mendapat peringkat pertama untuk wilayah regional 2 lomba penilaian desa berkinerja baik dalam konvergensi pencegehan dan percepatan penurunan stunting. Tahun  2025 diwakili oleh Desa Lokgabang Kec. Astambul Kab.Banjar, tahun 2024 diwakili oleh Desa Awang Bangkal Kec. Karang Intan Kab. Banjar. Selain itu, Provinsi Kalsel menduduki urutan kedua setelah Provinsi DIY secara nasional jumlah desa terbanyak  konvergensi desanya di atas 40 % , yaitu  71,15 % dari  1,871 desa di Provinsi Kalsel. Data ini bersumber dari hasil pemantauan Kader Pembangunan Manusia (KPM)  yang diinput di aplikasi eHDW per bulan September 2025.

Beranjak dari penyampaian  Bu Noor Saufiah terkait konvergensi desa, terdapat permasalahan yaitu masih ada sekitar 28,85 % desa di Provinsi Kalsel konvergensi desanya di bawah 40%.  Tentunya ini harus menjadi perhatian bersama yang perlu didiskusikan untuk mendapatkan solusi, dengan harapan di triwulan 4  bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun 2025 sudah berada di atas 40%.

Diakhir rapat koordinasi terdapat kesepakatan bersama antara TAPM Provinsi dan Dinas PMD Prov. Kalsel, yaitu perlu melakukan monitoring ke kabupaten-kabupaten. Monitoring dilakukan selain dimanfaatkan untuk  evaluasi dan sosialisasi, juga untuk mendorong Dinas PMD kabupaten dan TPP disemua level mulai dari TAPM Kabupaten, PD dan PLD  mendampingi desa terutama KPM untuk selalu rajin melakukan pemantauan dan menginputnya di aplikasi eHDW. Demikian halnya juga dengan  desa berkinerja baik dalam konvergensi pencegehan dan percepatan penurunan stunting.  DPMD Kabupaten dan TPP sudah bisa menyiapkan dari sekarang selain syarat konvergensi  desanya tinggi,  juga kelengkapan  adminstrasinya sebagai pendukung sesuai dengan indikator penilaian, ditambah lagi adanya inovasi desa.  Ini merupakan upaya bersama agar desa-desa di Provinsi Kalsel memiliki hak yang sama untuk mendapatkan prestasi ditingkat provinsi lebih-lebih sampai ditingkat nasional  di tahun 2026 nanti. ( PIC Media dan Informasi Prov.Kalsel)