Dukung Percepatan Pemutakhiran Data Indeks Desa 2026, TAPM Prov. Kalsel Selenggerakan Rakor

Banjarbaru - Menjelang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Indeks Desa (ID) Tahun 2026, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat koordinasi (Rakor), bertempat di Sekretariat TAPM Prov. Kalsel, Landasan Ulin, Banjarbaru, Jumat (29/05/2026). Rakor kali ini selain dihadiri oleh semua TAPM Provinsi, juga dihadiri oleh TAPM Kabupaten berjumlah 2 orang, Koorkab dan 1 TAPM Kabupaten, pengampu Indeks Desa di 11 Kabupaten yang mendapatkan Dana Desa. Selain TAPM Provinsi dan Kabupaten, hadir pula dari Dinas PMD Kalsel, Eko Suhermanto, Kasi Pengembangan  Kapasitas Masyarakat, Bidang kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar. 

Rakor dilaksanakan bertujuan mensosialisasikan pelaksanaan pemutakhiran data ID 2026,  menyamakan persepsi dan mendiskusikan strategi agar pelaksanaan pemutakhiran berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Selain itu, diharapkan adanya pemikiran sebagai upaya untuk mempertahankan status ID Kalsel tidak turun.

Terkait pelaksanaan rakor kali ini, Koordinator Provinsi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kalsel, Mugiharto Wakhmadi, menyampaikan dalam paparannya, "sampai dengan saat ini belum ada informasi yang jelas terkait pelaksanaan pemutakhiran Data Indeks Desa, baik melalui surat atau sosialiasi dari Kemendesa PDT, namun dari informasi sementara yang didapat dilaksanakan pada bulan Juni, maka untuk menyikapi hal ini, kami rasa perlu untuk mengadakan rakor sebagai pertemuan persiapan awal pemutakhiran data ID dan nanti mungkin ada beberapa kali lagi pertemuan baik melalui tatap muka atau melalui zoom", katanya. 

Dalam kesempatan rakor ini, Kasi Pengembangan kapasitas Masyarakat, Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar Dinas PMD Kalsel, Eko Suherman, Pengampu Pemutakhiran data ID, disaat diminta untuk menyampaian penjelasan terkait pelaksanaan pemutakhiran data ID Kalsel Tahun 2026 Kalsel, menjelaskan, "pelaksanaan pemutakhiran data ID dilaksanakan selama bulan Juni dan dilaksanakan dalam 3 tahapan. Tahap pertama pelaksanaan teknis, yaitu pengumpulan data, penginputan data dan  verifikasi data serta perbaikan data yang dilakukan secara manual, kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu I dan Minggu II Juni. Tahap kedua, pengunggahan kuesioner dan templet ke web aplikasi ID, kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu III bulan Juni. Kegiatan tahap pertama dan tahap kedua dilaksanakan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.  Terakhir, tahap ketiga, yaitu validasi data dilaksanakan pada Minggu IV bulan Juni, kegiatan ini dilaksanakan di tingkat provinsi", jelasnya.

Selanjutnya, Pak Eko, biasa disapa, menambahkan penjelasnya,"terkait pelaksanaan pemutakhiran data ID Tahun 2026, Dinas PMD Kalsel akan bersurat ke Dinas PMD Kabupaten, dan rencana pada minggu I bulan Juni akan dilaksanakan sosialiasi melalui zoom", tambahnya.  

Sebelum kegiatan rakor ditutup, Koordinasi Provinsi TPP Kalsel, Pak Mugi, panggilan akrabnya, kembali menegaskan hasil dari diskusi rakor kali ini, "bahwa salah satu upaya untuk mempertahankan status ID terutama bagi desa berstatus mandiri, pemutakhiran data ID fokus pada dimensi yang nilai indikatornya masih rendah," tegasnya.

 (James-PIC Media & Informasi Prov. Kalsel)

TPP Kab. Kotabaru : Pemeliharaan Jalan Desa di Tanjung Lalak Utara Gunakan Dana Desa Melalui PKTD

                                      Foto Kegiatan PKTD di Desa Tanjung Lalak Utara

Penulis: Irwantono (Pendamping Desa Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru-Kalimantan Selatan)

Kotabaru, (25/05/2026) – Pemerintah Desa Tanjung Lalak Utara laksanakan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) berupa pemeliharaan jalan lingkungan desa, yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini mendapat perhatian langsung dari pihak kecamatan dengan hadirnya Camat Pulau Laut Kepulauan untuk melakukan pemantauan (monitoring) di lokasi pekerjaan.

Selain Camat Pulau Laut Kepulauan, hadir juga Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Pulau Laut Kepulauan, Kepala Desa Tanjung Lalak Utara, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa (PLD), serta Ketua RT setempat bersama masyarakat pekerja PKTD.

Kegiatan PKTD ini dilaksanakan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa melalui pola padat karya yang melibatkan tenaga kerja lokal. Selain bertujuan meningkatkan kualitas jalan lingkungan desa, program ini juga memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat setempat. Klik...TPP Kotabaru

TPP Kab. Hulu Sungai Utara : Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2026 di Desa Kandang Halang dan Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah

 

Amuntai Tengah - Kamis 21 Mei 2026, telah dilaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi (Monev), Pengawasan dan Pendampingan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Desa Kandang Halang dan Desa Pasar Senin, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten HSU. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Amuntai Tengah dan difasilitasi oleh Tim Pendamping Profesional (TPP), dari unsur tim kecamatan yaitu Bapak Muhammad Fajeriannur, S.IP selaku Kasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Indriani Safitri, S.AP dan Bapak Ubaidillah selaku Staf Pemerintahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pendamping Desa Bapak Fauzan Arifin dan Ibu Sri Wahyuti & M. Raihan Pendamping Lokal Desa Kandang Halang & Pasar Senin, sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan penggunaan Dana Desa agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan monev dan pendampingan dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, evaluasi pengelolaan keuangan desa, monitoring pelaksanaan program prioritas Dana Desa, serta pengecekan administrasi pelayanan pemerintahan desa. Kegiatan ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta regulasi terkait prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Klik... TPP Kab.HSU

TPP Kec. Barambai Kab. Barito Kuala : Cegah Stunting Dimulai Dari Kepedulian Bersama

 

Barambai-Selasa (19/05/2026), Pemerintah  Desa Karya Baru melaksanakan kegiatan rembuk stunting sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah desa, kader kesehatan, bidan desa, pihak puskesmas, Pendamping desa, Pendamping Lokal Desa, serta berbagai unsur masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Karya Baru Bapak Sugiono, menyampaikan bahwa tugas kader kesehatan bukanlah tugas yang ringan. Dibutuhkan keikhlasan dan semangat bersama dalam membangun desa, khususnya pembangunan manusia, karena pembangunan desa bukan hanya soal infrastruktur semata.

“Ibu-ibu kader mempunyai tugas yang berat, dan kami berharap semuanya tetap ikhlas dalam membantu pembangunan desa, terutama pembangunan manusia. Mari bekerja sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi kesehatan dan lainnya,” ujar Kepala Desa.

Beliau juga berharap para kader terus aktif melakukan jemput bola kepada masyarakat agar target pelayanan kesehatan dapat tercapai dengan maksimal. Selain itu, disampaikan pula bahwa gedung posyandu desa direncanakan sudah dapat digunakan pada bulan Agustus mendatang sebagai salah satu prioritas usulan masyarakat untuk menunjang pelayanan kesehatan.

Tidak hanya itu, masyarakat juga mendapat informasi terkait rencana program Sekolah Rakyat di Marabahan yang nantinya menyediakan fasilitas asrama dan dukungan dari pemerintah, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Klik..TPP Batola

TPP Kec. Belawang Kab. Batola : Tim Kecamatan Belawang Monitoring Realisasi APBDes Tahap Pertama di Desa Rangga Surya Kecamatan Belawang

 

Belawang - Senin (12/05), PLH Kepala Desa Rangga Surya Kecamatan Belawang , Akhyar, menyampaikan bahwa piihaknya berkomitmen penuh transparansi anggaran. "Kami terbuka untuk di monitoring semua kegiatan  yang bersumber dana dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Tahap Partama sudah kami laksanakan sesuai  Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan kegiatannya. Dan Administrasi juga kami  siapkan lengkap sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada masyarakan desa, "Katanya. Klik...TPP Kec.Belawang

TPP KAB.BARITO KUALA : YUSRIL: DANA DESA BERPOTENSI GAGAL

 

Tabukan — Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Yusril menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa akan berpotensi gagal apabila tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang serta tidak mengikuti alur perencanaan yang benar. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pendampingan dan pembinaan penyusunan APBDes di Kecamatan Tabukan pada, Senin(4/5 2026).

Dalam arahannya, Yusril menekankan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berorientasi pada skala prioritas desa, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan sejak awal. Kesalahan dalam menyusun perencanaan akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan, administrasi, hingga capaian pembangunan di desa. Klik...TPP Batola

TPP KAB.HULU SUNGAI UTARA : KOORPROV TPP KALSEL SERAHKAN DONASI TALI ASIH

 

Amuntai - Pada hari ini, Jum'at, 24 April 2026, telah dilaksanakan kegiatan penyerahan Donasi Tali Asih kepada keluarga saudara Almarhum Abi Rahman. Abi Rahman semasa hidupnya bertugas sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) di 4 Desa yaitu Desa Pulau Tambak, Banyu Hirang, Kutai Kecil dan Telaga Hanyar Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas dari Tenaga Pendamping Profesional (TPP) se Kalimantan Selatan atas berpulangnya almarhum Abi Rahman pada tanggal 27 Maret 2026.

Penyerahan tali asih dilakukan secara langsung oleh Koordinator Provinsi TPP Kalsel, Mugiharto Wakhmadi, didampingi oleh TAPM Provinsi Jamah Syari. Dalam kegiatan tersebut hadir pula TPP Kabupaten Hulu Sungai Utara, Koordinator Kabupaten Barkaturrahim bersama  TAPM Kabupaten, Ahmad Noor, Aswan Wibowo, Ana Soraya, dan Rusmita, PD Kec. Amuntai Selatan serta  Kepala Desa Simpang Tiga. Adapun total tali asih yang diserahkan sebesar Rp11.000.000,- yang terdiri dari Rp8.000.000,- hasil Donasi TPP se-Kalimantan Selatan dan Rp3.000.000,- sebagai dukungan khusus dari TPP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Klik....TPP Kab. HSU

TPP Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala : Sinergi Membuahkan Hasil: Wanaraya Jadi Kecamatan Pertama di Batola yang Rampungkan Pemeringkatan BUMDes Tahun 2026

 

Wanaraya – Semangat kemajuan desa di Kabupaten Barito Kuala (Batola) kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini, Kecamatan Wanaraya resmi menjadi kecamatan pertama di Bumi Ije Jela yang berhasil menyelesaikan 100% proses Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Per tanggal 16 April 2026 hingga menunggu terifikasi di tingkat pusat , disusul oleh Kecamatan Tabukan dan Mekarsari per tanggal 17 April 2026 . Pencapaian ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bukti nyata bahwa tata kelola ekonomi desa di Wanaraya mulai naik kelas menuju kemandirian yang lebih terukur.

Buah dari Kolaborasi Tiga Pilar

Keberhasilan Wanaraya dalam memacu pemeringkatan ini tidak lepas dari rumus "Segitiga Emas" kolaborasi di tingkat akar rumput. Tidak ada pihak yang berjalan sendirian; semua bergerak dalam satu irama yang sama:

 1. Tenaga Pendamping Profesional (TPP): Sebagai garda terdepan, para pendamping desa memberikan kawalan teknis secara intensif. Mulai dari verifikasi dokumen, input data di sistem, hingga memastikan indikator penilaian terpenuhi.

 2. Pemerintah Desa (Pemdes): Dukungan penuh dari para Kepala Desa di Kecamatan Wanaraya menjadi kunci utama. Pemdes berperan memfasilitasi kebutuhan data serta memberikan dukungan moral dan kebijakan bagi pengurus BUMDes.

 3. Pengurus BUMDes:Sebagai aktor utama, kemauan keras dari pengurus BUMDes untuk berbenah dan transparan dalam pelaporan patut diacungi jempol. Mereka proaktif melengkapi berkas legalitas dan laporan keuangan yang menjadi poin krusial dalam pemeringkatan. Klik...TPP Kec. Wanaraya

PANTAU PROGRES FASILITASI PEMBUATAN WEBSITE DESA, TAPM PROVINSI DAN TAPM KABUPATEN LAKSANAKAN RAKOR

 

Banjarbaru - Kegiatan pembangunan desa yang selama ini telah dilaksanakan, sangat perlu diinformasikan ketengah publik terutama warga desa sendiri. Salah satu sarana media yang dapat digunakan sebagai wadah informasi adalah website atau blog.  Saat ini Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sedang melakukan fasilitasi pembuatan website atau blog desa, untuk memastikan bahwa fasilitasi tersebut berproses dilapangan, maka Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi melaksanakan rapat koordinasi bersama TAPM Kabupaten, Rabu (8/04/2026). Rapat koordinasi dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting, diikuti oleh Koordinator TPP Provinsi, TAPM Provinsi pengampu bidang informasi dan media, koordinator Kabupaten dan TAPM Kabupaten pengampu bidang informasi dan media. 

Rakor kali ini, selain membahas progres fasilitasi pembuatan website atau blog desa oleh TPP di kabupaten masing-masing, juga dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas kepada TAPM Kabupaten oleh TAPM Provinsi pengampu bidang informasi dan media. 

Koordinator TPP Provinsi Kalsel, Mugiharto Wakhmadi, dalam sambutannya, menyampaikan  bahwa secara data Kalsel sudah ada 1.148 desa yang memiliki website, 723 desa yang belum memiliki. Namun, bagi desa yang sudah ada memiliki website, perlu lagi diidentifikasi keaktifannya, sebab sebagian link website tidak bisa dibuka. " Sebagian link website desa tidak bisa dibuka, mungkin apakah ada kesalahan penulisan linknya atau benar linknya tidak aktif, maka perlu diidentifikasi", katanya.

Pengampu bidang informasi dan media ,TAPM Provinsi, Jamah Syari, menyampaikan bahwa kegiatan rakor kali ini adalah sebagai sarana monitoring dan evaluasi terhadap data website yang sudah dikumpulkan oleh TPP dan mendengarkan laporan progres fasilitasi oleh TAPM Kabupaten.

Lebih lanjut, Jamah Syari, menjelaskan bahwa kegiatan rakor kali ini  juga disi dengan peningkatan kapasitas terhadap TAPM Kabupaten pengampu informasi dan media terkait pembuatan website dan blog desa, sebab setelah kegiatan hari ini TAPM Kabupaten akan melaksanakan peningkatan kapasitas terhadap Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). 

"Mengapa rakor hari ini PD dan PLD tidak libatkan, karena setelah rakor hari ini TAPM Kabupaten akan memberikan peningkatan kapasitas terhadap PD dan PLD, peningkatan kapasitas dilakukan secara berjenjang"ujarnya.

Sebelum menutup penyampaiannya, Jamah Syari, menyampaikan Rencana Tindak Lanjut (RKTL) tahapan pembuatan website desa, rencana bulan April peningkatan kapasitas TPP secara berjenjang dan diharapkan diakhir bulan Mei semua desa sudah memiliki website atau blog desa. " RKTL pembuatan website desa dilaksanakan selama 2 bulan, April sampai dengan Mei semua desa sudah memiliki website",tutupnya. 

(James-PIC Media & Informasi Prov. Kalsel)

KOMISI I DPRD KAB.TABALONG SIAP DUKUNG PERTAHANKAN STATUS INDEKS DESA, DITENGAH TURUNNYA ANGGARAN DANA DESA 2026

Banjarbaru - Pemerintah menetapkan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 60,57 triliun. Jumlah ini turun bila dibandingkan anggaran 2025 yang mencapai Rp 71 triliun. Tahun 2026  ini setiap desa mendapatkan anggaran sekitar 200 juta sampai dengan 300 jutaan. Hal inilah yang menyebabkan adanya kekhawatiran akan berdampak pada penurunan status Indeks Desa (ID) tahun 2026.

Menyikapi adanya kekhawatiran turunnya status desa, Komisi I DPRD Kab. Tabalong menyatakan akan siap mendukung mempertahankan status desa-desa di Tabalong tidak mengalami penurunan, ditengah penurunan anggaran Dana Desa. Selain itu, akan berupaya menaikan status desa berkembang menjadi status maju dan status maju menjadi status desa mandiri.  Upaya ini dilakukan agar status mandiri Kab.Tabalong dan posisi peringkat 1 di Kalsel 2025 dapat dipertahankan di 2026. Hal demikian, disampaikan oleh Komisi I DPRD Kab.Tabalong disaat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas PMD Kalsel, bertempat di salah satu aula Dinas PMD Kalsel beberapa hari lalu, tepatnya hari Kamis, ( 26/03/2026). 

Pada pertemuan konsultasi dan koordinasi kali ini, anggota Komisi I DPRD Kab. Tabalong berjumlah 9 orang, dipimpin oleh ketua Komisi I, H. Akhmad Helmi, S.H. dan didampingi langsung oleh Kadis PMD Tabalong, Adityapula Nugraha.  Dari Dinas PMD Kalsel hadir Kabid. Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, Kabid. Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar, Noor Saufiah, didampingi 5 orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kalsel, dipimpin oleh Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kalsel, Mugiharto Wakhmadi.

Pernyataan dari Komisi I DPRD Tabalong, berkenaan kesiapan dukungan untuk mempertahankan status Indeks Desa Kab. Tabalong sebagai kabupaten status mandiri dan peringkat 1 di Kalsel, berawal dari adanya penyampaian paparan oleh kasi. Pengembangan Kapasitas Masyarakat, Eko Suhermanto. Pak Eko,biasa disapa, menyampaikan bahwa tahun 2025 status Indeks Desa Kab. Tabalong adalah kabupaten mandiri,menempati peringkat 1 se Kalsel dan peringkat 35 se Indonesia, ada 102 desa mandiri, 17 desa maju dan menyisakan 2 desa berkembang. Di antara 6 deminsi Indeks Desa, dimensi ekonomi dan dimensi lingkugan yang rendah. " Bila Kab. Tabalong mau meningkatkan jumlah status desa, maju ke mandiri, berkembang ke maju, maka harus ada interpensi untuk meningkat dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan",katanya.

Hal senada ditegaskan lagi oleh Mugiharto Wakhmadi, Koorprov TPP Kalsel, bahwa walaupun anggaran Dana Desa 2026 turun, jangan sampai berdampak kepada  turunnya status desa di Kab. Tabalong. Pada kesempatan ini, berharap Kepada Komisi I DPRD Kab. Tabalong dengan kebijakannya agar bisa mendukung tidak terjadi penurunan status desa, malah sebaliknya bisa meningkatkan status desa berkembang menjadi maju dan status maju menjadi desa mandiri.       " Anggaran Dana Desa turun, jangan sampai status desa juga turun,"tegasnya.

Pada kesempatan ini, Kadis PMD Tabalong, Adityapula Nugra, memberikan tanggapan atas penyampaian dari Dinas PMD Kalsel dan Koorprov.TPP Kalsel, bahwa di tahun 2026 ini berupaya semaksimalkan mungkin untuk mempertahankan capaian Indeks Desa Kab. Tabalong sebagai kabupaten berstatus mandiri dan peringkat 1 se Kalsel. Selain itu, berupaya untuk menaikan status desa,  2 desa status berkembang menjadi status maju, dan 17 desa status maju menjadi status mandiri. " Indeks Desa Tabalaong 2026 tidak ada lagi status desa berkembang, yang ada hanya status mandiri dan maju," katanya. 

Selanjutnya, Pak Adiya, biasa disapa, menyampaikan tahun 2026 ini ada program dari Pemerintah Kab. Tabalong, 1 desa 1 bank sampah dan pembangunan infrastruktur jalan, untuk memperlancar distrubusi hasil pertanian ataupun perkebunan. Dari program ini, tentunya diharapkan menaikan nilai pada dimensi lingkungan dan dimensi ekonomi pada Indeks Desa, akhirnya status desa juga ikut naik.  Sebelum mengakhiri tanggapannya, kadis PMD ,Adiytapula Nugraha, sangat berharap adanya dukungan dari Komisi I DPRD agar rencana tersebut terealisasi.

Sebelum kegiatan konsultasi dan koordinasi ini berakhir, beberapa anggota Komisi I DPRD Kab. Tabalong memberikan tanggapan, bahwa siap mendukung untuk mempertahankan status Indeks Desa di Kab. Tabalong di tahun 2026. Selain itu juga menyapaikan bahwa sudah ada program dan kebijakan daerah yang secara tidak langsung mendukung percapian peningkatan pembangunan desa, khususnya desa-desa yang secara infrastrukur jalan kurang, sebagai akses memperlancar distribusi hasil pertanian maupun hasil perkebunan masyarakat desa.

Di antara anggota Komisi I DPRD Tabalong yang menyampaikan tanggapan adalah Hj. Sumiati, beliau menyampaikan bahwa di daerah pemilihan (dapil) saat ini pembangunan infrastruktur jalan sedang dikerjakan, nantinya setelah pekerjaan ini selesai, diharapkan akan berdampak pada peningktan  ekonomi masyarakat desa. " Saat ini pembangunan peningkatan jalan sebagai akses distribusi pengangkutan hasil pertanian atau perkebunan masyarakat sedang dikerjakan,"sampainya.

Kegiatan konsultasi dan koordinasi Komisi I DPR Kab.Tabalong di Dinas PMD Kalsel berjalan dengan lancar dalam suasana kekeluargaan, dan diakhiri dengan sesi foto bersama. 

 (James-PIC Media & Informasi Prov. Kalsel)

Koordinator Provinsi TPP Kalsel Usulkan Penambahan Insentif TPP

Banjarbaru - Koordinator Provinsi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kalimantan Selatan, Mugiharto Wakhmadi, menyampaikan bahwa capaian keberhasilan kemajuan pembangunan di Kalsel  terutama di desa, dapat diukur melalui pendataan Indeks Desa (ID). Hasil pemutakhiran  data Indek Desa  tahun 2025, Kalsel menempati peringkat 5 nasional, dan satu-satunya provinsi di luar Jawa dan Bali yang masuk 5 besar nasional. Capaian Indeks Desa yang bisa dianggap sangat berhasil ini tentu tidak lepas dari adanya peran aktif TPP di semua jenjang yang mendampingi dan mengawal desa dalam melakukan proses pemutakhiran data Indeks Desa. "Pendampingan dan pengawalan TPP mulai dari tingkat desa oleh PLD, PD tingkat kecamatan, TAPM Kabupatan di tingkat kabupaten dan TAPM Provinsi di tingkat provinsi. Pendampingan TPP terhadap desa dampingan telah dilakukan dengan keringat keikhlasan. Dukungan TPP dalam pengawalan Indeks Desa perlu apresiasi khusus. Menyentil hal tersebut alangkah bagusnya ada apresiasi konkret yang dapat diwujudkan dalam bentuk insentif TPP yang dianggarkan dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan,"katanya.

Hal tersebut disampaikan oleh Mugiharto Wakhmadi disaat sesi diskusi pada forum perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas PMD Kalsel tahun 2027, di Hotel Rodhita Banjarbaru, Rabu (25/02/2026).  Forum perangkat daerah ini digelar setiap tahun oleh Dinas PMD Kalsel, dan menghadirkan beberapa narasumber. Pada Forum kali ini narasumber berasal dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Seketariat Jenderal Kemendesa PDT, Marcellinus Bagus Nugroho Sasongko, S.H, M.H., Bappeda    Pemrov. Kalsel, Dory Amanda Sari, S.Kom,M.M.,Sekretaris  Komisi I DPRD Prov.Kalsel, Ilham Nor,S.T., dan Kadis PMD Prov,Kalsel, Iwan Ristianto, A.P,.M.AP.

Tanggapan yang disampaikan oleh Mugiharto Wakhmadi, berawal dari setelah mendengarkan paparan para narasumber yang menyebutkan capaian keberhasilan pembangunan Kalsel, khususnya di desa, terlihat dari adanya hasil pendataan Indeks Desa (ID) yang menunjukan banyaknya desa berstatus mandiri dan maju. Narasumber dari Bappeda Kalsel, Dory Amanda Sari, menyebutkan  status desa di Kalsel berdasakan data ID 2025,  jumlah desa berstatus mandiri  960  desa (51,3%), jumlah desa berstatus maju 759 desa (40,5%), jumlah desa berstatus berkembang 152 desa (8,2%).  Begitu juga narasumber dari  Sekretaris  Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Ilham Noor, menyampaikan bahwa di Kalsel tidak ada lagi desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, yang ada berkembang, maju, dan mandiri. Kedepan berharap status desa di Kalsel hanya 2 status, yaitu mandiri dan maju, sehingga status berkembang tidak ada lagi. Oleh karena itu, perlu intervensi dan kerja sama semua pihak agar desa status berkembang naik menjadi maju.

Lebih lanjut, Mugiharto Wakhmadi,  mengatakan, "sebagaimana yang telah disampaikan narasumber dari Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, dalam paparan materinya, mengatakan bahwa tahun 2025 Pemprov Kalsel memberikan bantuan delapan belas juta, dan tahun 2026 akan dikucurkan sepuluh juta per desa untuk 1.871 desa yang ada di Kalsel. Maka menutur hemat kami berharap hal seperti ini, tidak terlalu sulit bagi provinsi Kalimantan Selatan mengganggarkan insentif TPP di semua jenjang, sebagai tambahan insentif yang ada saat ini," tegasnya. Usulan tersbut dikemukakan sejurus dengan perlua adanya dukungan legeslatif dalam pengangaran di Banggar DPRD Provinsi Kalimanan Selatan.

Pak Mugi, panggilan akrabnya, juga menjelaskan bahwa honorarium TPP jenjang PLD saat ini berdasarkan Kepmen 148 Tahun 2023 adalah Rp. 2.050.000 dengan tambahan besarn bantuang operasional sekitar 500 ribu sampai dengan 700 ribu rupiah bervariasi per kabupaten dimana TPP ditugaskan. Padahal, seorang PLD  mendampingi tiga sampai dengan empat desa. Yang perlu mendapat perhatian apabila PLD yang bertugas mendampingi daerah ekstrem, melalui hutan, perbukitan, atau antar pulan yang harus ditempuh dengan biaya tambahan tranportasi air.

Setelah mendengar  penyampaian dan penjelasan koordinator Provinsi TPP, Mugiharto Wakhmadi, para narasumber memberikan jawaban atau tanggapan. Ibu Dory, biasa disapa, dari Bappeda Kalsel,  mengatakan terkait usulan penambahan insentif TPP bisa dilakukan selama aturan dan  jukninya jelas. " Penganggaran dimana, Sub kegiatan apa, dan cara pembayarannya seperti apa," tanggapnya. Hal senada juga disampaikan oleh Pak Ilham Noor, dari Komisi I DPRD Prov.Kalsel, "selama itu diperbolehkan dalam aturan kita siap membantu dalam penganggaran, dan bila perlu kita laksanakan rapat dengar pendapat (RDP) TPP Provinsi Kalsel dengan Komisi I DPRD Prov.Kalsel", ucapnya. (James-PIC Media & Informasi Prov. Kalsel)

Foto bersama TAPM Provinsi dengan Kadis PMD Kalsel

Foto bersama setelah penandatanagan Berita Acara 

JALIN SINERGITAS DAN KOMUNIKASI, TAPM PROVINSI DAN DINAS PMD KALSEL GELAR RAKOR BERSAMA

Banjarbaru - Bertempat di salah satu ruangan aula Dinas PMD Kalsel, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi dan Dinas PMD Kalsel menggelar rapat koordinasi bersama, Senin (19/01/2026).  Mewakili Kepala Dinas PMD Kalsel, Sekretaris Dinas PMD, Raden Mas Ernato Surya Jaya, hadir didampingi semua Kabid dan Kasi yang ada di Dinas PMD Kalsel. Pada pertemuan ini TAPM Provinsi hadir lengkap 5 orang, dipimpin langsung oleh Koordinator  Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi, Mugiharto Wakhmadi, didampingi Arif Budiman, Jamah Syari, Johan Arifin, dan Meidhi Susanto.  Rapat koordinasi kali ini dilaksananakan bertujuan memperkuat sinergitas dan komuninasi yang terjalin selama ini antara TAPM Provinsi dengan Dinas PMD Kalsel.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Sekdes PMD Kalsel, Raden Mas Ernato Surya Jaya. Mewalikili Kadis PMD Kalsel, Iwan Ristianto, dalam kata pembuka menyampaikan ucapan permohonan maaf Kadis PMD yang tidak dapat berhadir pada rapat koordinasi hari ini karena ada kegiatan yang tidak dapat diwakilkan.  Selanjutnya, Raden Mas Ernato Surya Jaya, mengatakan rapat koordinasi kali ini dimanfaatkan untuk  sinkronisasi program dan kegiatan semua bidang, serta sinkronisasi dengan kegiatan TAPM Provinsi.  "Rapat koordinasi kali ini dimanfaatkan untuk sinkronisasi program dan kegiatan antar bidang dan juga sinkronisasi dengan kegian TAPM Provinsi, kita berharap dengan bantuan pendampingan oleh TAPM Provinsi target 2026 setiap bidang tercapai,"katanya.

Setelah kegiatan dibuka secara resmi, selanjutnya Sekdes PMD, mempersilahkan kepada perwakilan bidang-bidang Dinas PMD Kalsel yang hadir pada  rapat koordinasi ini memaparkan program dan kegiatan tahun 2026. Setelah itu, baru meminta tanggapan dan masukan dari TAPM Provinsi sebagai bahan diskusi selanjutnya. Perlu diketahui, Dinas PMD Kalsel ada 4 bidang, 1. Bidang Bina Pemerintahan Desa, 2. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar, 3. Bidang Pengembangan Ekonomi, dan 4. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Pada kesempatan rapat koordinasi ini, Koordinator Provinsi TPP Kalsel, Mugiharto Wakhmadi, sebelum memberikan tanggapan atas pemaparan kabid dan kasi  semua bidang, terlebih dahulu menyampaikan bahwa TAPM Provinsi yang  ada saat ini 5 orang. Semuanya diserahi tugas untuk mengampu bidang-bidang kegiatan, baik bidang yang ditugas oleh pusat maupun bidang yang menyesuaikan dengan kegiatan Dinas PMD kalsel. " TAPM Provinsi saat ini ditugaskan menjadi PIC atau pengampu bidang kegiatan yang ditugaskan pusat ada 9 bidang, dan sebagai tugas tambahan untuk mempermudah koordinasi dengan Dinas PMD, TAPM Provinsi dibagi mengampu 5 bidang," katanya.

Lebih lanjut, Mugiharto Wakhmadi, menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh TPP disemua jenjang, TAPM provinsi, TAPM kabupaten, PD di kecamatan dan PLD di tingkat desa, merupakan bagian dari pendayagunaan TPP. TAPM Provinsi  memberikan bantuan pendampingan Dinas PMD Provinsi, karena Dinas PMD merupakan leading sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Padahal pendampingan tidak hanya dengan Dinas PMD, juga bisa dengan SKPD atau lembaga lainnya yang memiliki program atau kegiatan yang bersentuhan langsung  dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa. 

"Bantuan pendampingan dengan Dinas PMD, karena Dinas PMD merupakan leading sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa, bantuan  pendampingan bisa juga dengan SKPD atau lembaga lainnya yang memiliki dimensi persoalan yang sama menyangkut pemberdayaan masyarakat dan desa," jelasnya.

Pak Mugi, biasa disapa, menambahkan, pendayagunaan TAPM Provinsi yang akan dilakukan lebih lanjut oleh  kabid atau kasi Dinas PMD terkait program dan kegiatan dimasing-masing bidang bisa berkoordinasi dengan TAPM Provinsi sesuai bidang yang diampu, namun terlebih dahulu harus memberi informasi kepada koordinator Provinsi. " Setelah rapat koordinasi  hari ini bapak ibu kabid  atau Kasi bisa lebih kanjut berkoordinasi dengan TAPM Provinsi sesuai bidang yang diampu, tapi jangan lupa terlebih dahulu memberitahukan kepada koordinator provinsi," tambahnya

Sekdes PMD, Pak Surya, biasa disapa, sebelum menutup rapat koordinasi menyampaikan ucapan terimakasih kepada TAPM Provinsi yang selama ini sudah mendampingi Dinas PMD Kalsel dalam melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal, sehingg beberapa target tercapai.  Berharap rapat koordinasi untuk sinkronisasi sekaligus evaluasi program dan kegiatan tidak hanya dilakukan sekali ini, namun bisa dilaksakanakan beberapa kali lagi kedepannya.

Setelah rapat ditutup secara resmi, Mugiharto Wakhmadi, menyampaikan "rapat koordinasi kali ini terlaksana berawal dari inisiasi TAPM Provinsi dengan ditindaklanjuti berkoordinasi langsung dengan Kadis PMD Kalsel, Iwan Ristianto, pada tanggal 6 Januari 2026, " tuturnya.

(James-PIC Media & Informasi Prov. Kalsel)

AWALI TAHUN 2026, TAPM PROVINSI KOORDINASI DENGAN KADIS PMD KALSEL

BANJARBARU, Mengawali tahun 2026, TAPM Prov. Kalsel melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PMD Kalsel, Selasa (6/1/2026). Kegiatan yang berlangsung di ruangan Kepala Dinas PMD Kalsel, TAPM Provinsi hadir dengan formasi lengkap 5 orang, dipimpin oleh Koordinator Provinsi TPP Kalsel, Mugiharto Wakhmadi didampingi Arif Budiman, Jamah Syari, Johan Arifin, dan Meidhi Susanto. Pada pertemuan ini, Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, didampingi Kabid. Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho.

Pada pembuka kalimat koordinasi, koordinator TPP Prov. Kalsel, Mugiharto Wakhmadi, menyampaikan maksud dan tujuan koordinasi kali ini. Selain menyampaikan SK  terbaru terkait kontrak Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tahun 2026, Keputusan Kepala BPSDMPMDDT No. 752/2025, juga berharap dalam waktu dekat adanya koordinasi TAPM Provinsi dengan semua bidang di Dinas PMD Kalsel. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan soliditas antara TAPM Provinsi dengan Dinas PMD Kalsel dalam mengawal arah kebijakan program pusat dan daerah.

Dihadapan Kadis PMD Kalsel, Koordinator TPP Kalsel, Mugiharto Wakhmadi, menyampaikan  bahwa jumlah TPP Kalsel tahun 2026 berdasarkan SK terbaru no.752 tahun 2025 ada 672 orang, tidak menyatakan lanjut tahun 2026 berjumlah 5 orang, maka tahun 2026 ada 667 TPP eksisting termasuk TAPM Provinsi masih berjumlah 5 orang. 

" Pada tahun 2026 mulanya jumlah TPP Kalsel dari TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten, PD dan sampai dengan PLD berdasar SK Kabadan BPSDMPMDDT No.752/2025 berjumlah 672 orang, namun ada 5 orang menyatakan tidak lanjut sebagai TPP di tahun 2026 ini, makanya TPP eksisting saat ini berjumlah 667 orang," kata Mugiharto Wakhmadi.

Kemudian, Mugi, biasa disapa, menambahkan terkait harapan dekat waktu ini dapat dilaksanakan  rapat koordinasi bersama TAPM Provinsi dengan semua bidang yang di Dinas PMD kalsel. Tujuanya, agar rencana program dan kegiatan yang terdapat di masing-masing bidang yang bersentuhan langsung dengan desa diketahui oleh TAPM Provinsi. Selanjutnya,  TAPM Provinsi bisa mendampingi agar program dan kegiatan tersebut berhasil sesuai target.

"Kami TAPM Provinsi berharap adanya rapat koordinasi bersama semua bidang di Dinas PMD lebih awal, agar kami bisa mengetahui rencana program dan kegiatan yang ada di masing-masing bidang termasuk waktu pelaksanaannya. Kenapa hal ini kami anggap penting, agar kami dapat menyusun agenda kerja yang sudah menyesuaikan agenda yang ada di Dinas PMD", tambah Mugi.

Dalam kesempatan ini, Kadis PMD Kalsel, Iwan Ristianto, setelah mendengarkan penyampaian dari Koordinator TPP Provinsi Kalsel, Mugiharto Wakhmadi, Kadis PMD kalsel menyambut baik kunjungan koordinasi ini, beliau menyampaikan terimakasih banyak atas kunjungan dan koordinasi kali ini. Terkait rapat koordinasi internal TAPM Provinsi bersama semua bidang di Dinas PMD harus secepatnya dilaksanakan, karena rapat tersebut sangat penting. Selain menyampaikan program dan kegiatan tahun 2026, juga dapat mengevaluasi hasil capaian progam dan kegiatan tahun 2025.  Kadis PMD Kalsel,Iwan, panggilan akrabnya, mengatakan" rapat koordinasi bersama TAPM Provinsi dengan semua bidang secepatnya dilaksanakan kalau bisa minggu depan dilaksanakan, agar kegiatan  yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan bisa lebih dipersiapkan, seperti pendataan Indeks Desa ", katanya.

Lebih lanjut kadis PMD kalsel menyampaikan "pada  tahun 2026 ini ada pekerjaan rumah besar yang harus ditangani dengan serius yaitu mengawal Indeks Desa, pada 2025 Kalsel menempati rangking 5 nasional, maka pada Indeks Desa 2026 Kalsel kalau tidak bisa naik kelas paling tidak bertahan di rangking 5. Ini tentunya harus berawal dari pengawalan Indeks Desa di level desa, jangan sampai ada desa yang turun status. Untuk mencapai itu semua  perlu bantuan pendamping desa disemua jenjang",tambahnya.

Rapat koordinasi dilaksanakan dalam suasana santai, namun tetap fokus dalam pembahasan yang intinya perlunya sinergitas dan soliditas semua pihak dalam mensukseskan program pusat dan daerah. (James-PIC Media & Informasi Prov. Kalsel)