Banjarbaru - Pemerintah menetapkan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 60,57 triliun. Jumlah ini turun bila dibandingkan anggaran 2025 yang mencapai Rp71 triliun. Tahun 2026 ini setiap desa mendapatkan anggaran sekitar 200 juta sampai dengan 300 jutaan. Hal ini yang menyebabkan adanya kekhawatiran akan berpengaruh kepada turunnya status Indeks Desa (ID), tahun 2025 status mandiri, turun menjadi status maju di tahun 2026.
Menyikapi adanya kekhawatiran turunnya status desa, Komisi I DPRD Kab. Tabalong menyatakan akan siap mendukung mempertahankan status desa-desa di Tabalong tidak turun ditengah penurunan anggaran Dana Desa. Selain itu, akan berupaya menaikan status desa berkembang menjadi status maju dan status maju menjadi status desa mandiri. Upaya ini dilakukan agar status mandiri Kab.Tabalong dan posisi peringkat 1 di Kalsel 2025 dapat dipertahankan di 2026. Hal demikian, disampaikan oleh Komisi I DPRD Kab.Tabalong disaat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas PMD Kalsel, bertempat di salah satu aula Dinas PMD Kalsel, Kamis, ( 26/03/2026).
Pada pertemuan konsultasi dan koordinasi kali ini, anggota Komisi I DPRD Kab. Tabalong berjumlah 9 orang, dipimpin oleh ketua Komisi I, H. Akhmad Helmi, S.H. dan didampingi langsung oleh Kadis PMD Tabalong, Adityapula Nugraha. Dari Dinas PMD Kalsel hadir Kabid. Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, Kabid. Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar, Noor Saufiah, didampingi 5 orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kalsel, dipimpin oleh Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kalsel, Mugiharto Wakhmadi.
Pernyataan dari Komisi I DPRD Tabalong, berkenaan kesiapan dukungan untuk mempertahankan status Indeks Desa Kab. Tabalong sebagai kabupaten status mandiri dan peringkat 1 di Kalsel, berawal dari adanya penyampaian paparan oleh kasi. Pengembangan Kapasitas Masyarakat, Eko Suhermanto. Pak Eko,biasa disapa, menyampaikan "bahwa Kab. Tabalong menempati peringkat 1 se Kalsel dan peringkat 35 se Indonesia, 102 desa mandiri, 17 desa maju dan 2 desa berkembang,"ujarnya.
Hal senada ditegaskan lagi oleh Mugiharto Wakhmadi, Koorprov TPP Kalsel, bahwa "walaupun anggaran Dana Desa 2026 turun, jangan sampai berdampak kepada turunnya status desa di Kab. Tabalong. Pada kesempatan ini, berharap Kepada Komisi I DPRD Kab. Tabalong dengan kebijakannya agar bisa mendukung tidak terjadi penurunan status desa, malah sebaliknya bisa meningkatkan status desa berkembang menjadi maju dan status maju menjadi desa mandiri,"tegasnya.
Pada kesempatan ini, Kadis PMD Tabalong, Adityapula Nugra, memberikan tanggapan atas penyampaian dari Dinas PMD Kalsel dan Koorprov.TPP Kalsel, "bahwa di tahun 2026 ini berupaya semaksimalkan mungkin untuk mempertahankan capaian Indeks Desa Kab. Tabalong sebagai kabupaten berstatus mandiri dan peringkat 1 se Kalsel. Selain itu, berupaya untuk menaikan status desa, 2 desa status berkembang menjadi status maju, dan 17 desa status maju menjadi status mandiri,"katanya. Selanjutnya Pak Aditya, panggila akrabnya, menyampaikan bahwa untuk merealisasikan rencana ini tentu diperlukan dukungan kebijakan dari Komisi I DPRD Kab. Tabalong,"lanjutnya.
Sebelum kegiatan konsultasi dan koordinasi ini berakhir, beberapa anggota Komisi I DPRD Kab. Tabalong memberikan tanggapan, bahwa siap mendukung untuk mempertahankan status Indeks Desa di Kab. Tabalong di tahun 2026. Selain itu juga menyapaikan bahwa sudah ada program dan kebijakan daerah yang secara tidak langsung mendukung percapian peningkatan pembangunan desa, khususnya desa-desa yang secara sarana prasana kurang, seperti akses jalan untuk menudukung pengangkutan hasil pertanian atau perkebunan warga desa, dan sarana prasarana kesehatan lingkungan. Dengan terbangunnya sarana prasarana tersebut, diharapkan perekonomian masyarakat meningkat dan kesehatan lingkungan atau kesehatan masyarakatnya lebih bagus. (James-PIC Media & Informasi Prov. Kalsel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar